 |
| Mayadina Rohma, Koordinator Fitra Jateng saat menyampaikan materi pada peserta sekolah anggaran di LPWP UNIDP 17 Februari 2017 |
Sekolah anggaran yang bertema “Menakar Proporsi Anggaran untuk Rakyat dalam APBD Tahun 2017” diikuti oleh peserta yang berasal dari 7 kota. Aktivis yang berasal dari Jepara, Demak, Sukoharjo, Blora, Boyolali, Purbalingga dan Pati ambil bagian dalam acara tersebut.
Koordinator Fitra Jateng, Mayadina Rohma menyebutkan masih sedikit sekali yang berani mengkritisi anggaran pemerintah. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, tidak adanya respon dari pemerintah, apatis terlalu sibuk dan sebagainya.
Jateng, Kata Mayadina, sendiri masih sulit untuk mengakses dokumen yang ada di pemerintahan daerah. Karena ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga yang akan mengakses dokumen tersebut.
Mayadina berharap peserta yang hadir dalam acara sekolah anggaran dapat mengedukasi masyarakat tentang anggaran yang ada di lembaga pemerintahan sehingga daya kritis masyarakat akan muncul. Selain itu juga hal ini bertujuan untuk membuka ruang-ruang yang selama ini tertutup tebal dan tidak diketahui publik.
“Sehingga tantangan ke depan nanti yaitu membuat masyarakat paham tentang anggaran agar mengetahui penyelewengan- penyelewengam yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Karena tanpa mengetahu anggaran yang ada di pemerintaham kita tidak bisa mengkritisi pemerintahan yang ada meskipun ada indikasi penyelewengan.” Ujar Maya
Hal senada di ungkapkan aktivis yang tergabung dalam Gusdurian Jepara berkomitmen untuk mengawal kebijakan alokasi anggaran yang dibuat oleh Bupati dan Wakil Bupati Jepara baru hasil pesta demokrasi 15 Februari 2017. “Sekolah anggaran ini bertujuan menciptakan kader-kader Gusdurian yang fasih berbicra anggaran, hal ini akan dibuktikan selama 5 tahun kedepan dengan mengawal kebijakan pemerintah daerah” Ujar Dofri selaku Koordinator Gusdurian Kabupaten Jepara.
0 Comments